Semua orang tahu bahwa pandemi satu tahun di Indonesia berdampak besar bagi kehidupan ekonomi dan tentu saja menimbulkan kerugian bagi yang lainnya, terutama masyarakat umum. Selain itu, banyak kekuatan mengubah situasi ini menjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa krisis itu berbahaya sekaligus peluang. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ( machine learning) dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah paling pelik dalam hidup kita, termasuk krisis iklim dan pandemi. Tapi

1 dari 1. Layar Penuh. Contoh pemerintahan yang tidak transparan, salah satunya monarki absolut. Setidaknya ada 12 dampak pemerintahan yang tidak transparan. Apa saja itu?

Banyak yang menilai, pelaksanaan program prakerja tidak transparan. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah sebaiknya bisa secara terbuka dalam menjalankan program prakerja. Pasalnya bila tidak transparan kepada publik, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bergesekan dengan hukum yang ada. Pemerintah menurut Ahmad harus mampu
ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah yang melakukan privatisasi pada perusahaan milik negara (BUMN) dapat dipastikan memiliki motif tertentu. Menurut Sulistio dalam Soegiharto (2005), privatisasi yang dilakukan oleh perusahaan milik negara akan merubah kultur BUMN
Bahkan proses pembahasan tidak lazim, seperti rapat kerja yang dilakukan saat reses dan rapat di luar hari kerja. Terakhir, pengesahan dilakukan sangat buru-buru di luar jadwal yang beredar di publik.

pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan (b) merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan antara apa yang

udraH0o.
  • ofh86z6fgt.pages.dev/5
  • ofh86z6fgt.pages.dev/378
  • ofh86z6fgt.pages.dev/328
  • ofh86z6fgt.pages.dev/56
  • ofh86z6fgt.pages.dev/185
  • ofh86z6fgt.pages.dev/210
  • ofh86z6fgt.pages.dev/307
  • ofh86z6fgt.pages.dev/298
  • ofh86z6fgt.pages.dev/149

    • dampak pemerintah yang tidak transparan